Nama : LELY YUNITA SARI
NPM : 24209199
KELAS : 4EB13
III. AKUNTANSI KOMPERATIF
1.
Mengidentifikasi istilah standar akuntansi
dan penentuan standar
Standar
merupakan hasil dari penetapan standar. Namun pada kenyataannya penetapan
standar itu ditentukan dari standar. Hal ini disebabkan karena di kebanyakan
negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung
lemah dan tidak efektif; secara sukarela perusahaan boleh melaporkan infomasi
lebih banyak daripada yang diharuskan; beberapa Negara memperbolehkan
perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannya operasi
dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil; dan di
beberapa Negara standar hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara
tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dan anggaran
dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Sedangkan, Penetapan standar
adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi.
2.
Memahami mengapa praktek akuntansi berbeda
dengan standar yang ditetapkan
Praktek
akuntansi berbeda dengan standar yang ditetapkan, di karenakan Kurangnya
standar akuntansi yang transparan di beberapa negara telah dikutip sebagai
meningkatkan kesulitan dalam melakukan bisnis di dalamnya. Secara khusus,
krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990 telah sebagian disebabkan karena
kurangnya standar akuntansi rinci. perusahaan Raksasa di beberapa negara Asia
mampu mengambil keuntungan dari standar akuntansi buruk dirancang untuk
menutupi hutang dan kerugian besar, yang menghasilkan efek kolektif yang
akhirnya memimpin seluruh wilayah ke dalam krisis keuangan.
Keterbatasan
: Skandal akuntansi dari awal abad 21, yang mempengaruhi perusahaan seperti
Worldcom dan Enron , telah menunjukkan keterbatasan standar akuntansi di
Amerika Serikat. GAAP adalah kumpulan metode yang digunakan untuk memproses,
mempersiapkan, dan informasi akuntansi hadir publik. GAAP keseluruhan sangat
umum dalam metode tersebut, karena perlu agak berlaku untuk berbagai jenis
industri. GAAP bisa persyaratan teknis prinsip-based atau spesifik. Karena
kenyataan bahwa dalam banyak hal itu adalah fleksibel dan umum, sebagian besar
industri di Amerika Serikat diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip GAAP.
Meskipun berbagai organisasi berkontribusi terhadap PSAK, Dewan Standar
Akuntansi Keuangan (FASB) adalah kontributor utama untuk GAAP. Hal ini
dilakukan melalui salah satu dari empat kategori metode yang berbeda pada
metode dan tingkat kepentingan. FASB adalah sebuah organisasi yang telah
diberikan wewenang untuk menetapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PSAK)
oleh Securities and Exchange Commission (SEC).
3.
Mengetahui system akuntansi di Negara maju
(Jepang dan Amerika)
JEPANG
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha, dan sejarah Jepang. Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai Keiretsu. Modal usaha Keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan refomasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990an.
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha, dan sejarah Jepang. Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai Keiretsu. Modal usaha Keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan refomasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990an.
Pemerintah
nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di
Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang, yaitu hukum
komersial, undang-undang pasar modal, dan undang-undang pajak penghasilan
perusahaan. Hukum komersial diatur oleh kementrian kehakiman (MOJ). Hukum
tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling
memiliki pengaruh besar. Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih
lanjut dalam undang-udang pasar modal (Securities and Exchange Law-SEL) yang
diatur oleh Kementrian Keuangan. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan
informasi dalam pengambilan keputusan investasi.
Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyususn laporan wajib yang harus mendapatkan persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi necara, laporan laba rugi, laporan usaha, proposal atas penggunaan (apropriasi) laba ditahan, schedule pendukung. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditamabha dengan laporan arus kas.
Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyususn laporan wajib yang harus mendapatkan persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi necara, laporan laba rugi, laporan usaha, proposal atas penggunaan (apropriasi) laba ditahan, schedule pendukung. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditamabha dengan laporan arus kas.
Hukum
komersial mewajibkan perusahaan-perusahan besar untuk menyusun laporan
konsolidasi. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara
langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan
operasionalnya. Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang
diakuisisi dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun. Persediaan dapat dinilai
berdasarkan biaya perolehan mana yang lebih rendah antara biaya atau harga
pasar, namun biaya yang paling banyak digunakan.
Regulasi
dan Penegakan Aturan Akuntansi Pemerintah nasional memiliki pengaruh paling
signifikann terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada
tiga undang- undang: Hukum Komersial, Undang- undang Pasar Modal dan Undang-
undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga hokum tersebut berhubungan dan
berkaitan satu sama lain. Seseorang peneliti Jepang menyebut keadaan tersebut sebagai
“ Sistem Hukum segitiga “.
Hukum
Komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman ( MOJ ). Hukum tersebut merupakan
inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar.
Seluruh perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk
memenuhi provisi akuntansi, yang dimuat dalam “ aturan- aturan menyangkut
neraca, laporan laba rugi , laporan usaha, dan skedul pendukung perusahaan
dengan kewajiban terbatas. Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan
lebih lanjut dalam Undang- undang Pasar Modal ( Securities and Exchange Law –
SEL ) yang diatur oleh Kementrian Keuangan. SEL dibuat berdasarkan Undang –
undang Pasar Modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat
selama masa pendudukan AS setelah Perang Dunia II.
Tujuan
utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan
investasi. Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha (Business Accounting Deliberation
Council – BADC) merupakan lembaga penasehat khusus bagi Kementrian Keuangan
yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL.
BADC diangkat oleh Kementrian Keuangan dan bekerja paruh waktu. Mereka berasal
dari kalangan akademis, pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut
Akuntan Publik bersertifikat di Jepang (Japan Institut Of Certified Accountants
– JICPA). Anggota BADC memiliki latar belakang akuntansi, berbeda dengan latar
belakang hukum untuk individu yang bekerja dalam masalah – masalah Hukum
Komersial pada Kementrian kehakiman. BADC didukung oleh organisasi penelitian
yang dikenal sebagai Institut Penelitian Keuangan Perusahaan (Corporate Finance
Research Institut).
JICPA merupakan organisasi profesi CPA di Jepang. Seluruh CPA harus menjadi anggota JICPA. Selain menyediakan tuntunan dalam pelaksanaan suatu audit, JICPA menerbitkan tuntunan implementasi dalam masalah- masalah akuntansi dan melakukan konsultasi dengan BADC dalam mengembangkan standar akuntansi. Standar auditing yang diterima secara umum (mirip yang ada di Amerika Serikat ), lebih disebarluaskan oleh BADC daripada oleh JICPA.
Pelaporan Keuangan
JICPA merupakan organisasi profesi CPA di Jepang. Seluruh CPA harus menjadi anggota JICPA. Selain menyediakan tuntunan dalam pelaksanaan suatu audit, JICPA menerbitkan tuntunan implementasi dalam masalah- masalah akuntansi dan melakukan konsultasi dengan BADC dalam mengembangkan standar akuntansi. Standar auditing yang diterima secara umum (mirip yang ada di Amerika Serikat ), lebih disebarluaskan oleh BADC daripada oleh JICPA.
Pelaporan Keuangan
Perusahaan
yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib
yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi
hal- hal berikut :
1.
Neraca
2.
Laporan Laba Rugi
3.
Laporan Usaha
4.
Proposal atas Penentuan Penggunaan
(apropriasi) Laba Ditahan
5.
Skedul Pendukung
Perusahaan
yang mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan
Undang- undang Pasar Modal ( Securities and Exchange Laws – SEL ) yang secara
umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan Hukum Komersial
ditambah dengan laporan arus kas. Namun demikian, menurut SEL, laporan
konsolidasilah yang menjadi perhatian utama, bukan laporan keuangan induk
perusahaan. Catatan kaki skedul tambhan juga diwajibkan. Laporan keuangan dan
skedul yang disusun sesuai dengan SEL harus diaudit oleh auditor independent.
Pengukuran Akuntansi
Hukum
Komersial mewajibkan perusahaan- perusahaan besar untuk menyusun laporan
konsolidasi. Selain itu, perusahaan yang mencatatkan saham harus menyusun
laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL.
Kebanyakan prakrik akuntansi yang sebelumnya dijelaskan dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi seperti yang disebutkan sebelumnya. Perubahan – perubahan terakhir ini meliputi : (1) mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas; (2) memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan; (3) memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan; (4) menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan harga perolehan; (5) provisi penuh atas kewajiban tangguhan; dan (6) akrual penuh atas pension dan kewajiban pensiun lainnya. Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS.
Kebanyakan prakrik akuntansi yang sebelumnya dijelaskan dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi seperti yang disebutkan sebelumnya. Perubahan – perubahan terakhir ini meliputi : (1) mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas; (2) memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan; (3) memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan dan bukan pada persentase kepemilikan; (4) menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan harga perolehan; (5) provisi penuh atas kewajiban tangguhan; dan (6) akrual penuh atas pension dan kewajiban pensiun lainnya. Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS.
AMERIKA SERIKAT
Akuntansi
di Amerika Serikat diatur oleh badan sector swasta (Badan Standar Akuntansi
Keuangan, atau Fincancial Accounting Standard Board-FASB), tetapi sebuah
lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange
Commission-SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri.
System
AS tidak memiliki ketentuan hukum secara umum mengenai penerbitan laporan
keuangan yang diaudit secara periodic. Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan
hukum Negara bagian, bukan hum federal. Meskipun memiliki kekuasaan hukum untuk
menentukan standard akuntansi dan pelaporan untuk perusahaan public, SEC tetap
bergantung pada sector swasta yang menetapkan standard terebut. SEC bekerja
sama dengan FASB dan memberikan tekanan bila melihat FASB bergerak terlalu
pelan atau ke arah yang salah.
Laporan keuangan tahunan yang semestinya dibuat oleh sebuah perusahaan AS yang besar meliputi komponen berikut ini:
Laporan keuangan tahunan yang semestinya dibuat oleh sebuah perusahaan AS yang besar meliputi komponen berikut ini:
1. Laporan
manajemen
2. Laporan
auditor independent
3. Laporan
keuangan utama (laporan laba rugi, necara, laporan arus kas, laporan laba
komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham)
4. Diskusi
manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan
5. Pengungkapan
atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan
keuangan
6. Catatan
atas laporan keuangan
7. Perbandingan
data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun
8. Data
kuartal terpilih
Aturan
pengukuran akuntansi di AS mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus
melangsungkan usahanya. Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan
pengakuan transaksi dan peristiwa sangat bergantung pada konsep penandingan.
Penggabungan usaha harus dicatat sebagai sebuah pembelian. Goodwill
dikapitalisasi sebagai perbedaan antara nilai wajar pemberian yang diberikan
dalam pertukaran dan nilai wajar aktiva bersih yang diperoleh. Goodwill
tersebut harus dikaji ulang terhadap penurunan nilai tiap tahunnya dan dihapus.
dihapusbukukan dan dibebankan di dalam laba jika nilai bukunya melebihi nilai
wajarnya.
4.
Mampu mengidentifikasi persamaan dan
perbedaan system akuntansi di Negara-negara maju
Aturan
dan sistem akuntansi di negara - negara maju memiliki perbedaan dan juga
persamaan sistem, di mana dalam setiap standar yang di gunakan oleh negara
tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing - masing dalam penerapan
sistem akuntansi di negaranya. Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di
negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran
profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak
ditemukan di negara-negara yangtelah memasukkan aturan-aturan profesional dalam
aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika Serikat.
Christopher
Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan adanya tujuh faktor yang
menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan
sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :
1.
Sistem hukum
Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah
sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang
berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman,
Spanyol, Belanda menganut Sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman
law. Dalam codified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan
keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara
seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris
menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk
kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.
2. Pemilik dana
Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat
dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang
mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal
(shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar
dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan
sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para
shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak
tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan
informasi yang tidak bias (fair information).
3.
Pengaruh sistem perpajakan
Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem
akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan
pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut
pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain
seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturan –
aturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang
paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.
4. Kemantapan profesi
akuntan
Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata
berbeda-beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar
dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di
beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli
perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang
mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau
mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah
dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis sebagai
syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan menentukan
kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang dihasilkan.
5. Inflasi
Inflasi mengaburkan
biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset
dan beban-beban terkait, sementara di sisi lain melakukan peningkatan
berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negar dengan inflasi tinggi seringkali
menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam
penghitungan keuangan mereka. Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan
menggunakan akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereke dengan
hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi
yangtidak biasanya tinggi, AS dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan
pengaruh perubahan harga.
6. Teori akuntansi
Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan
praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini
para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan
mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika
akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan
angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost
information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik
akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.
7.
Accidents of
historySistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan
ekonomi di negara yang bersangkutan.
Kejadian-kejadian
tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan
metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an
memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan
(disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan
tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan
dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas
selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan
sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya.
Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi
hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan
suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di Negara lain.
Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar Negara
serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan
suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia.
SUMBER
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar